PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 24 (2011) TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT KABUPATEN JEPARA

 Paper Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan                                  Medan,  09 Januari 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT 

KABUPATEN JEPARA 

Dosen Penanggung Jawab :

Dr. Agus Purwoko, S.Hut., M.Si

Oleh :

Sri Meliana Saragih 

191201109

HUT-3C

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

BAB I

GAMBARAN UMUM

Latar Belakang

        Indonesia dikenal dengan keberagaman dan luas kekayaan alam hayatinya. Dikutip dari berita Kompas.com, Indonesia dapat berbangga atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan melalui kerjasama dengan pemerintah Norwegia yang dimulai sepuluh tahun silam. Bukan hanya itu, puluhan juta rakyat Indonesia secara langsung bergantung pada hutan-hutan untuk menunjang kehidupan mereka, baik mengumpulkan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari atau bekerja disektor pengolahan kayu. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi banyak flora dan fauna. Hutan juga dapat memberikan manfaat langsung maupun tak langsung bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini.

        Sebab itu keberadaan hutan di Indonesia perlu dipertahankan dalam pengelolaan pemanfaatannya serta perlu memperhatikan aspek kelestariannya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, dengan harapan dapat menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan. Dimana kawasan hutan harus dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, dengan tidak mengubah fungsi pokoknya.

        Melalui kesuksesan pengelolaan hutan rakyat yang beberapa kali berhasil meraih prestasi juara hutan rakyat tingkat nasional, merupakan potret lain yang memperlihatkan betapa peranserta rakyat adalah hal yang tidak bisa disepelekan dengan begitu saja. Salah satu fungsi keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan sumber daya hutan yang hanya beroreintasi kepada keuntungan finansial dari sisi kayu semata menjadi bagian dari sumber pendapatan negara, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dan bersama masyarakat. 

BAB II

ASPEK MATERI

        Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi suatu daerah. Perda adalah penjabaran yang lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah. Pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana masyarakat bebas memberikan saran baik lisan maupun tulisan untuk membahas rancangan perda. Perda boleh berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah, lalu disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Kemudian perda dapat diberlakukan apabila kepala daerah sudah membuat peraturan untuk kepala daerah itu sendiri. Peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perudang-undangan lebih tinggi. Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

        Kedudukan Perda diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD RI Tahun 1945: “Pemerintah daerah berwenang dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk dapat melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Melalui kewenangan daerah otonom dalam membentuk Perda, maka aspirasi dari masyarakat dapat ditampung. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Dengan upaya pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam kesatuan pengelolaan terkecil, diharapkan hutan dapat dikelola secara efektif dan lestari sesuai dengan fungsi hutan, sehingga sasaran utama untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dari usaha pemanfaatan hutan dapat berhasil.

        Prinsip dasar dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PBHM) adalah keadilan, demokratis dan keterbukaan antar masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui kebersamaan pembelajaran bersama dan saling memahami. Dengan berakarkan Kejelasan hak dan kewajiban untuk membangun pemberdayaan ekonomi rakyat dengan Kerjasama antar kelembagaan melalui perencanaan partisipatif; dengan prosedur dan sistem yang sederhana. Diamana Pemerintah sebagai fasilitator. Sehingga kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah hutan dan keanekaragaman sosial budaya dapat terencana.

        Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam kawasan hutan meliputi: pengembangan agroforestri dengan pola bisnis; tambang galian; destinasi wisata; pengembangan flora dan fauna dan; pemanfaatan sumber air. Sedangkan ruang lingkup kegiatan PHBM di luar kawasan hutan diantaranya: pertama pembinaan masyarakat desa hutan, yang meliputi pemberdayaan kelompok tani hutan; Pemberdayaan kelembagaan desa; Pengembangan ekonomi kerakyatan. Kedua perbaikan biofisik desa hutan, meliputi: pengembangan hutan rakyat  melalui program Hutan tanaman Rakyat (HTR) dan bantuan sarana-prasarana desa hutan. Program HTR merupakan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Melalui prosedur Permenhut Nomor: P.55/Menhut-II/2011, bahwa pengembangan dan pengelolaan hutan tanaman rakyat harus memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dimana izin usaha tersebut diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi.

BAB III

KELAYAKAN IMPLEMENTASI

        Menurut saya, Perda PBHM sudah layak untuk diimplementasikan dengan baik bila ditinjau dari segi penetapan lokasi dan penyiapan masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan PHBM adalah seluruh kawasan hutan negara di wilayah Kabupaten Jepara. Dengan tahap awal ditentukan lokasi untuk menentukan status kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan yang disesuaikan dengan kondisi fisik lahan. Stelah itu Penetapan lokasi disahkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan.

    Penetapan lokasi PHBM dilakukan oleh BUMN yang membidangi kehutanan dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi Hutan. Setelah kegiatan inventarisasi dan identifikasi, selanjutnya masyarakat desa setempat berhak memberikan tanggapan yang memuat permohonan fasilitas atas inventarisasi dan identifikasi tersebut yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan. Artinya kelompok masyarakat mengajukan permohonan kerjasama PHBM terlebih dahulu kepada BUMN yang membidangi kehutanan dengan sepengetahuan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan, Kepala Desa dan BPD. Dimana permohonan kerjasama ini memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

        Kemudian Penyiapan masyarakat, dimulai dengan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang memiliki mekanisme aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan pengelolaan lainnya dalam berorganisasi. Terlebihh lagi Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan secara terbuka dan tranparan merumuskan kriteria dan standar kemampuan masyarakat setempat dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya.  

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

        Mencermati kesuksesan pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat setempat Daerah Kabupaten Jepara, menunjukkan kesiapan untuk dilibatkan langsung dalam pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan negara dalam Peraturan daerah pengelolaan hutan bersama rakyat. sehingga menurut saya sudah layak diimplementasikan. Selain itu dari segi struktur perencaan pengelolaanya sudah terperinci. Dimana Pengelolaan PHBM  dimulai dengan kegiatan: Penyusunan rencana pengelolaan; Pemanfaatan; Rehabilitasi; Perlindungan; dan Pengelolaan pemanfaatan air.

        Hanya saja, menurut saya hubungan kerjasama antara kelompok masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan harus tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam peraturan daerah. Karena apabila salah satu pihak melakukan penyimpangan melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat tak sesuai dengan perjanjian kerjasama, maka Badan Usaha Milik Negara yang membidangi kehutanan dan Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi kehutanan memberikan peringatan dan pembatalan kerjasama secara tertulis. 

DAFTAR PUSTAKA

Hakim ismatul. 2009. “Kajian Kelembagaan Dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari”. Jurnal Anaisis Kebijakan Kehutanan: 6 (1): 96-107.

Lukman, Mohammad  H, Mulyo. 2015. “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Flypaper Effect Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2001 – 2013)”.

Suryatmojo H. 2011. “Peran Hutan Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan”. Fakultas Kehutanan UGM.

file:///C:/Users/Win8/Downloads/Peraturan%20Daerah%20Nomor%2024%20Tahun%202011%20Tentang%20Pengelolaan%20Sumber%20Daya%20Hutan%20Bersama%20Masyarakat%20(1).pdf

https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/11/140000069/peraturan-daerah--pembentukan-kedudukan-dan-fungsi?page=all